Makalah Manajemen Pendidikan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……………………………………………………………………………………………… 1

DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………………………………. 1

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………………………………….. 2

A Latar Belakang ………………………………………………………………………………………………. 1

B. Rumusan Masalah…………………………………………………………………………………………… 2

C. Tujuan Masalah………………………………………………………………………………………………. 3

BAB II PEMBAHASAN…………………………………………………………………………………………… 6

A Manajemen Kurikulum dan Program Pembelajaran …………………………………………….. 1

B. Manajemen Tenaga Kependidikan……………………………………………………………………. 2

C. Manajemen Kesiswaan……………………………………………………………………………………. 3

D. Manajemen Keuangan dan Pembiayaan…………………………………………………………….. 4

E. Manajemen Sarana dan Prasarana……………………………………………………………………… 5

F. Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat……………………………………………. 0

BAB III PENUTUP………………………………………………………………………………………………….. 6

A. Kesimpulan……………………………………………………………………………………………………. 5

B. Saran…………………………………………………………………………………………………………….. 0

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………………………………….. 0

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Sekolah adalah sebuah aktivitas besar yang didalamnya ada empat komponen yang saling berkaitan. Empat komponen tersebut adalah staf tata laksana administrasi, staf teknis pendidikan yang didalamnya meliputi kepala sekolah dan guru, komite sekolah sebagai badan independen yang membantu terlaksananya operasional pendidikan, dan siswa sebagai peserta didik yang busa ditempatkan sebagai konsumen dengan tingkat pelayanan yang harus memadai. Hubungan keempatnya harus saling berkaitan, karena keberlangsungan operasional sekolah terbentuknya dari hubungan keempat komponen tersebut karena kebutuhan akan pendidikan demikian tinggi. Salah satu unsur yang penting dimiliki oleh suatu sekolah agar menjadi sekolah yang dapat mencetak anak didik yang baik adalah dari segi keuangan. Manajemen pembiayaan atau anggaran sekolah sangat penting hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan sekolah.

Istilah administrasi umumnya digunakan bilamana merujuk pada proses kerja manajerial tingkat puncak yang dilihat dari konteks keorganisasian, sedangkan istilah manajemen merujuk pada proses kerja manajerial pada tingkat yang lebih operasional. Komponen-komponen sekolah itu adalah siswa, tenaga kependidikan (guru, pegawai), keuangan,

  1. Rumusan Masalah
  2. Tujuan Masalah

BAB II

PEMBAHASAN

  1. Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran

Manajemen kurikulum dan program pengajaran merupakan bagian dari MBS. Manajemen kurikulum program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Karena itu level sekolah yang paling penting adalah bagaimana merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum tersebut dengan kegiatan pembelajaran. Di samping itu sekolah juga bertugas dan berwenang untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat.

Pengembangan kurikulum muatan lokal telah dilakukan sejak digunakannya kurikulum 1984, khususnya di sekolah dasar. Pada kurikulum tersebut muatan lokal disisipkan pada berbagai bidang studi yang sesuai. Muatan lokal lebih diintensifkan bagi pelaksanaannya guru dalam kurikulum 1994. Dalam kurikulum tersebut, muatan lokal tidak lagi disisipkan pada setiap bidang studi tetapi menggunakan pendekatan monolitik berupa bidang studi, baik bidang studi wajib maupun pilihan. Pengembangan kurikulum muatan lokal dimaksudkan terutama untuk mengimbangi kelemahan-kelemahan pengembangan kurikulum sentralisasi, dan bertujuan agar peserta didik mencintai dan mengenal lingkungannya serta mau dan mampu melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam kualitas sosial dan kebudayaan yang mendukung pembangunan nasional, pembangunan regional maupun pengembangan lokal sehingga peserta didik tidak terlepas dari akar sosial budaya lingkungannya.

Sekolah merupakan ujung tombak pelaksanaan kurikulum, baik kurikulum nasional maupun muatan lokal, yang diwujudkan melalui proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, institusiona,l kurikuler dan instruksional. Agar proses belajar mengajar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mencapai hasil yang diharapkan diperlukan kegiatan manajemen program pengajaran.

Manager sekolah diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan pengembangan kurikulum dan program pengajaran serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Dalam proses pengembangan program sekolah, manager hendaknya tidak membatasi diri pada pendidikan dalam arti sempit, ia harus menghubungkan program sekolah dengan seluruh kehidupan peserta didik dan kebutuhan lingkungannya.

Kepala sekolah merupakan seorang manajer di sekolah. Ia harus bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pengajaran di sekolah. Untuk kepentingan tersebut sedikitnya terdapat empat langkah yang harus dilakukan, yaitu menilai kesesuaian program yang ada dengan tuntutan kebudayaan dan kebutuhan murid, meningkatkan perencanaan program, memilih dan melaksanakan program, serta menilai perubahan program.

  1. Perencanaan kurikulum

Perencanaan kurikulum menyangkut penetapan tujuan dan perkirakan cara pencapaian tujuan tersebut. Dalam pengambilan dan pembuatan keputusan tentang proses pembelajaran, harus melakukan berbagai pilihan menuju tercapainya tujuan.

Pada tahap ini, perlu dijabarkan sampai menjadi Rencana Pembelajaran (RP). Untuk itu, perlu dilakukan tahapan sebagai berikut;

  1. Menjabarkan silabus menjadi analisis mata pelajaran. Hal yang paling pokok pada tahap ini ini adalah mengkaji pokok bahasan atau subpokok bahasan yang paling esensial atau yang biasanya sukar dipahami oleh siswa dan biasanya pokok bahasan ini menjadi prioritas utama.
  2. Menghitung hari kerja efektif dan jam pelajaran, memperhiungkan hari libur, hari untuk ulangan, dan hari tidak efektif.
  3. Menyusun program tahunan. Yaitu membandingkan jumlah jam efektif dan alokasi waktu tatap muka dalam format analisis mata pelajaran.
  4. Menyusun program semester.
  5. Pelaksanaan Kurikulum

Pelaksanaan kurikulum adalah proses yang memberikan kepastian bahwa proses belajar mengajar telah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana serta prasarana yang diperlukan hingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi pelaksanaan ini termasuk di dalamnya kegiatan pengorganisasian dan kepemimpinan yang melibatkan penentuan berbagai kegiatan, seperti pembagian pekerjaan ke dalam berbagai tugas khusu yang harus dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam proses belajar.

Dalam fungsi manajerial pelaksanaan proses pembelajaran, selain mencakup fungsi pengorganisasian, terdapat pula fungsi kepemimpinan. Artinya, dalam pembelajaran, kepala sekolah bertindak sebagai pemimpin yang mampu memberikan bimbingan pada bahan-bahan acuan operasional pembelajaran. Di antara acuan operasional yang mampu untuk mencapai tujuan adalah adanya kurikulum. Syarat-syarat kurikulum adalah (1) focus dan arahnya jelas bagi semua orang; (2) relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat; (3) efektif (tidak mencapai tujuan yang diinginkan); (4) fleksibel (mudah disesuaikan dengan perubahan peserta didik dan masyarakat); dan (5) efisien (mencapai tujuan dengan sumber daya maksimal).

Pada tataran ini, kepsek bertugas untuk melakukan atau mengatur hal-hal berikut;

  1. Pembagian tugas mengajar dan tugas lain yang perlu dilakukan secara merata sesuai dengan bidang keahlian dan minat guru.
  2. Menyusun jadwal pelajaran diupayakan agar guru mengajar maksimal lima hari/minggu.
  3. Penyusun jadwal kegiatan perbaikan dan pengayaan secara nirmal setiap mata pelajaran akan memerlukan kegiatan perbaikan siswa yang belum tuntas atau tidak memenuhi SKMB (Standar Kegiatan Belajar Mengajar).
  4. Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum dimaksud untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan mellaui kurikulum yang bersangkutan. Guru sebagai manajer pembelajaran harus bertanggung jawab memelihara lingkungan fisik kelasnya agar menyenangkan untuk belajar dan mengarahkan atau membimbing proses-proses intelektual dan sosial dalam kelasnya.

Pada tataran ini, ada dua aspek yang perlu diperhatikan dalam hal manajerial evaluasi, antara lain sebagai berikut;

  1. Jenis evaluasi dikaitkan dengan tujuannya.
  2. Hasil evaluasi harus benar-benar dimanfaatkan guru untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran.

Evaluasi kurikulum memegang peranan penting, baik untuk penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun untuk pengambilan keputusan dalam kurikulum. Nana Syaodih Sukmadinata, mengemukakan tiga pendekatan dalam evaluasi kurikulum, yaitu (1) pendekatan penelitian (analisi komparatif); (2) pendekatan onjektif; dan (3) pendekatan campuran multivariasi.

Disamping itu, terdapat beberapa model evaluasi kurikulum, diantaranya adalah Model CIPP (Context, Input, Proses, dan Product). Evaluasi model ini bermaksud membandingkan kinerja (performance) dari berbagai dimensi program dengan sejumlah criteria tertentu, model ini dikembangkan oleh Stufflebeam yang menggolongkan program pendidikan atas empat dimensi Context, Input, Proses, dan Product.

  • Manajemen Tenaga Kependidikan

Keberhasilan manajemen berbasis sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan pimpinannya dalam mengelola tenaga kependidikan yang tersedia di sekolah. Dalam hal ini, peningkatan produktivitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan perilaku manusia di tempat kerja melalui aplikasi konsep dan teknik manajemen personalian modern. Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.

Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalian pendidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap pada kondisi yang menyenangkan. Sehubungan dengan itu, fungsi personalia yang harus dilaksanakan pimpinan adalah menarik, mengembangkan, menggaji, dan memotivasi personil guna mencapai tujuan sistem, membantu anggota mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan perkembangan karir tenaga kependidikan, serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi.

Manajemen tenaga kependidikan (guru dan personil) mencangkup; (1) perencanaan pegawai, (2) pengadaan pegawai, (3) pembinaan dan pengembangan pegawai, (4) promosi dan mutasi, (5) pemberhentian pegawai, (6) kompensasi, dan (7) penilaian pegawai. Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan benar agar apa yang di harapkan tercapai, yaitu tersedianya tenaga kependidikan yang diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas.

Untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan, dilakukan kegiatan recruitment, yaitu usaha untuk mencari dan mendapatkan calon-calon pegawai yang memenuhi syarat sebanyak mungkin, untuk kemudian dipilih calon terbaik dan tercakap. Untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan seleksi, melalui ujian lisan, tulisan, dan praktek. Hal tersebut dilakukan apabila formasi yang kosong sedikit, sementara pada bagian lain ada kelebihan pegawai atau memang sudah dipersiapkan.

Setelah diperoleh dan menentukan calon pegawai yang akan diterima, kegiatan selanjutnya adalah mengusahakan supaya calon pegawai tersebut menjadi anggota organisasi yang sah, sehingga mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota organisasi atau lembaga. Di Indonesia, untuk pegawai negeri sipil, promosi atau pengangkatan pertama biasanya diangkat sebagai calon PNS dengan masa percobaan satu atau dua tahun. Kemudian ia mengikuti latihan prajabatan, dan setelah lulus diangkat menjadi pegawai negeri sipil penuh setelah pengangkatan pegawai. Kegiatan berikutnya adalah penempatan atau penugasan. Dalam penempatan atau penugasan ini, diusahakan adanya kongruensi yang tinggi antara tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai dan karakteristik pegawai. Untuk mencapai tingkat kongruensi yang tinggi dan membantu personil supaya benar-benar siap secara fisik dan mental untuk melaksanakan tugas-tugasnya perlu, dilakukan fungsi orientasi baik sebelum atau sesudah penempatan.

Pemberhentian pegawai merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai pegawai. Untuk selanjutnya masing-masing pihak terikat dalam perjanjian tertentu sebagai bekas pegawai dan bekas lembaga tempat kerja.

  • Manajemen Kesiswaan

Manajemen kesiswaan atau manajemen dan peserta didik merupakan salah satu bidang operasional MBS. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah.

Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, bidang manajemen kesiswaan sedikitnya memiliki tiga tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin.

Tujuan pendidikan tidak hanya untuk mengembangkan pengetahuan anak, tetapi juga sikap kepribadian, serta aspek sosial emosional, di samping keterampilan-keterampilan lain. Sekolah tidak hanya bertanggung jawab memberikan berbagai ilmu pengetahuan, tetapi memberi bimbingan dan bantuan terhadap anak-anak yang bermasalah, baik dalam belajar, emosional, maupun sosial, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi masing-masing. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan data yang lengkap tentang peserta didik. Untuk itu, di sekolah perlu dilakukan pencatatan dan ketatalaksanaan kesiswaan dalam bentuk buku induk, buku klapper, buku laporan keadaan siswa, presensi siswa, buku rapor, daftar kenaikan kelas, buku mutasi, dan sebagainya.

  • Manajemen Keuangan dan Pembiayaan

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Dalam penyelenggaraan pendidikan keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik mungkin, agar dana dana yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini penting terutama dalam rangka MBS, yang memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana, apalagi dalam kondisi krisis seperti sekarang ini.

Kepala sekolah sebagai manajer berfungsi sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Bendaharawan disamping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran.

  1. Perencanaan Pembiayaan

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar disekolah.

Prinsip-prinsip pengelolaan dana menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional pasal 48, antara lain :

  1. Transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparasi dalam manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak berkepentingan unutk mengetahuinya. Pihak-pihak berkepentingan tersebut diantaranya adalah orang tua, masyarakat, dan pemerintah serta warga sekolah.
  2. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Ada tiga pilar yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah, adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang mudah, dan pelayanan yang cepat.
  3. Efektivitas,manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas jika kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
  4. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukkan dan keluaran atau antara daya dan hasil. Yang dimaksud daya disini adalah tenaga, pikiran , waktu, dan biaya.

Perencanaan adalah suatu proses yang rasional dan sistematis dalam menetapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perencanaan, pembiayaan mencakup dua kegiatan yang sangat esensial sebagai berikut :

  1. Penyususnan aggaran pembiayaan atau anggaran belanja sekolah (ABS)
  2. Pengembangan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS)
  3. Pelaksanaan Pembiayaan

Pelaksanaan pembiayaan secara garis besar dapat dikelompokkan dalam dua kegiatan berikut :

  1. Penerimaan pembiayaan pendidikan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketetapan yang disepakati.
  2. Pengeluaran yakni dana yang sudah diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan secara efektif dan efisien.

Untuk menunjang terlaksananya pengelolaan keuangan yang baik, kepala sekolah hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Perlengkapan administrasi keuangan, yaitu sekolah memiliki tempat khusus unruk menyimpan peralatan administrasi.
  2. RAPBS, yaitu sekolah memiliki RAPBS yang telah disahkan oleh kepala sekolah, komite sekolah, serta pejabat yang berwenang misalnya kepala Dinas Pendidikan setempat.
  3. Pengadministrasian keuangan, yaitu sekolah memiliki catatan logistik (uang dan barang) sesuai dengan mata anggaran dan sumber dananya masing-masing.
  • Manajemen Sarana dan Prasarana
  • Pengertian dan Perencanaan saran dan Prasarana Pendidikan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perencanaan berasal dari kata rencana yang mempunyai arti rancangan atau rangka dari sesuatu yang akan dilakukan atau dikerjakan pada masa yang akan datang. Sehingga secara umum perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang digariskan.

Sarana pendidikan yaitu perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk proses pendidikan. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Dan manajemen perlengkapan sekolah dapat diartikan sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien.

Tujuan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan diantaranya sebagai berikut :

  1. Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan yang diharapkan berkualitas tinggi, sesuai dengan kebutuhan, dan dengan dana yang efisien.
  2. Mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana secara tetap dan efisien.
  3. Mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap saat.

Prasyarat dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan diantaranya sebagai berikut :

  1. Harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar.
  2. Perencanaan harus jelas.
  3. Berdasarkan keputusan atau kesepakatan bersama pihak yang terlibat.
  4. Mengikuti standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala proioritas.
  5. Perencanaan anggaran sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan.
  • Macam-macam Sarana dan Prasarana Pendidikan

Macam sara pendidikan, yaitu :

  1. Jika ditinjau dari habis tidaknya dipakai
    1. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat, seperti kapur tulis, spidol, penghapus dan sapu.
    1. Sarana pendidikan yang tahan lama yaitu keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang relatif alam, seperti kursi, bangku, komputer, dan peralatan olahraga.
  • Ditinjau dari bergerak tidaknya saat digunakan
  • Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakainya, seperti lemari arsip, bangku.
  • Sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan, seperti tanah, bangunan.

Prasarana pendidikan diklasifikasikan menjadi dua macam, antara lain :

  1. Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang praktikum, dan ruang perpustakaan.
  2. Prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar, seperti ruang kantor, masjid, kantin, kamar mandi, ruang guru, tempat parkir, dan ruang kepala sekolah.
  3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa alternatif cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan diantaranya :

  1. Pembelian yaitu dengan cara sekolah membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual atau penyalur untuk mendapatkan sejumlah sarana dan prasarana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
  2. Pembuatan sendiri yaitu cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan dengan jalan membuat sendiri biasanya dilakukan oleh guru, siswa, atau pegawai.
  3. Penerimaan hibah atau bantuan yaitu cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan dengan jalan pemberian secara cuma-cuma dari pihak lain.
  4. Penyewaan yaitu pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan seperti ini hendakknya dilakukan apabila kebutuhan sarana dan prasarana bersifat sementara dan temporer.
  5. Perbaikan dan renovasi yaitu memperbaiki sarana dan prasarana yang telah mengalami kerusakan.
  6. Pemeliharaan dan Penataan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengaturan dan pengurusan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan.

Tujuan pemeliharan sarana dan prasarana pendidikan diantanya sebagai berikut :

  1. Unruk mengoptimalkan usia peralatan.
  2. Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan.
  3. Untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan rutin dan teratur.

Manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan diantaranya sebagai berikut :

  1. Jika peralatan terpelihara baik, umurnya akan awet yang berarti tidak perlu mengadakan pergantian.
  2. Pemeliharaan yang baik jarang mengakibatkan kerusakan sehingga dapat menekan biaya perbaikan.
  3. Sarana dan prasarana akan lebih terkontrol sehingga terhindar dari kehilangan.
  4. Pemeliharaan yang baik memberikan hasil pekerjaan yang baik

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar memberikan konstribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan invertarisasi, dan penghapusan serta penataan.

Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah, sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada pada sekolah.

  • Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Sekolah dan masyarakan memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk (1) memajukan kualitas pembelajaran, dan pertumbuhan anak; (2) memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat; dan (3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan masyarakat.

Jika hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik, rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan lebih tinggi. Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Hubungan yang harmonis ini akan membentuk;

  1. Saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia kerja.
    1. Saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing.
    1. Kerja sama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah.

Melalui hubungan harmonis tersebut diharapkan tercaai hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu terlaksananya proses pendidikan disekolah secara produktif, efektif, dan efisien sehingga menghasilkan lulusan sekolah produktif dan berkualitas. Lulusan yang berkualita sini tampak dari penguasaan peserta didik terhadap ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap, yang dapat dijadikan bakal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang beriktnya atau hidup di masyarakat sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup.

  • Manajemen Layanan Khusus

Manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah.  Perpustakaan yang lengkap dan dikelola dengan baik  memungkinkan peserta didik untuk lebih mengembangkan dan mendalami pengetahuan yang diperoleh dikelas melalui belajar mandiri, baik pada waktu yang kosong di sekolah maupun  di rumah. Di samping itu, juga memungkinkan guru untuk mengembangkan pengetahuan secara mandiri, dan juga dapat mengajar dengan metode bervariasi, misalnya belajar individual.

Manajemen layanan khusus lain adalah layanan kesehatan dan keamanan. Hal ini disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu “… manusia yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani” (UUSPN, bab II pasal 4). Di samping itu, sekolah juga perlu memberikan pelayanan keamanan kepada peserta didik dan para pegawai yang ada di sekolah agar mereka dapat belajar dan melaksanakan tugas dengan tenang dan nyaman.

Related Posts

© All Right Reserved